Paripurna LKPj TA 2019 – PAD Kota Madiun Tembus Rp 226,448 Miliar

96

Sidang paripurna DPRD Kota Madiun melalui video conference membahas Nota Penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang dibacakan oleh Wali Kota Madiun, Drs. Maidi, SH, MM, M.Pd.. secara video conference di Gedung DPRD Kota Madiun dengan GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH, didampingi Wakil Ketua DPRD, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya di gedung DPRD setempat, Selasa (28/4).

Berbagai hal mengemuka dalam nota keuangan Wali Kota Madiun itu, yakni, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target pada tahun tersebut. PAD Kota Madiun mencapai Rp 252 miliar lebih. Padahal, PAD ditargetkan sekitar Rp 226,448 miliar lebih. Artinya, capaian PAD mencapai 111,13 persen.

Besaran tersebut juga meningkat dibanding capaian 2018. PAD 2018 tercapai sebesar Rp 230 miliar lebih. “Artinya, realisasi PAD kita mengalami kenaikan sebesar Rp 21 miliar lebih atau 9,18 persen,” kata Wali Kota.

Pajak menjadi komponen terbesar pendapatan PAD. Yakni, mencapai Rp 91 miliar. Besaran pajak juga meningkat dibanding perolehan tahun sebelumnya. Retribusi daerah berada di urutan kedua dengan menyumbang Rp 20 miliar lebih PAD.

Di luar itu terdapat realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan total pemasukan mencapai Rp 140 miliar lebih. “Peningkatan ini tak terlepas dari upaya pemerintah dalam menggenjot sektor-sektor pendapatan daerah,” paparnya.

Meski masih tercatat adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 229 miliar lebih. Anggaran tersebut memang tidak terserap jika mengacu ketentuan perundangan. Pun, penyerapan dimungkinkan dapat menimbulkan permasalahan ke depan.

Salah satunya, Silpa mandatory yang peruntukannya sudah ditentukan sebelumnya. Artinya, besaran duit tersebut tidak bisa sembarangan digunakan di luar peruntukan yang sudah ditentukan.

“Prinsip Pemerintah Kota Madiun sudah menggunakan APBD dengan sebaik-baiknya. Hal itu terbukti dari diperolehnya WTP BPK untuk tahun anggaran tersebut,” tegas Wali Kota.

[Selengkapnya …]