TULISAN HUKUM: KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

147
  1. PENDAHULUAN

Keuangan negara/daerah merupakan uang rakyat yang bersumber dari rakyat dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pengelolaan keuangan negara/daerah yang baik sangat penting agar uang negara dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien untuk pembangunan. Salah satu bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik adalah adanya pemberian kewenangan yang seimbang kepada pengelola keuangan negara/daerah.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan authority dalam bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda. Dalam Black’s Law Dictionary, authorithy diartikan sebagai: Legal power a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties” atau (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten).

Selengkapnya…