DPRD Kabupaten Sidoarjo Desak Tuntaskan Frontage Road

40

Pembangunan Frontage Road (FR) kembali menjadi sorotan. Karena anggaran yang sudah digelontorkan secara maksimal tidak sebanding dengan progres di lapangan. Selain dari para aktivis mahasiswa dan sejumlah kalangan masyarakat, sorotan terkait lambatnya proses pembebasan lahan dan pembangunan FR juga kencang disuarakan kalangan dewan.

Ketua DPRD Sidoarjo, H. Sullamul Hadi Nurmawan, Pemkab Sidoarjo harus lebih serius dan lebih maksimal dalam menjalankan program yang ditunggu-tunggu masyarakat Sidoarjo. “Anggaran yang dikucurkan sudah maksimal, teman-teman Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo siap menambah berapa saja, asal benar-benar dibutuhkan agar frontage road terwujud,” kata Wawan, panggilan Sullamul Hadi Nurmawan, Rabu (17/7).

Maksimalnya anggaran itu ternyata tak sesuai dengan progres di lapangan. Sejauh ini, pembebasan lahan berjalan lambat dengan berbagai alasan dan kendala di lapangan. “Anggaran untuk proyek itu, tahun lalu hanya terserap sedikit. Kemudian dialokasikan lagi dan ditambah di tahun ini, tapi perkembangannya juga tidak signifikan. Sampai sekarang, serapannya juga masih rendah,” keluh pria asal Sukodono itu.

Tahun 2018 ada dana dari APBD sebesar Rp 120 miliar untuk pembebasan lahan. Tahun 2019 ada Rp 50 miliar untuk tambahan pembebasan lahan. Tahun 2019 ini juga ada alokasi Rp 100 miliar untuk pembangunan. “Termasuk lahan-lahan milik swasta, jika diperlukan untuk ganti rugi, dewan juga tidak keberatan mengalokasikan anggarannya. Terpenting eksekutif harus lebih maksimal dalam program ini,” tandasnya.

Sejauh ini program pembebasan lahan masih terbilang sedikit. Lahan milik warga saja banyak yang belum selesai prosesnya. Belum lagi lahan milik TNI, lahan milik PT KAI, dan sebagainya. Sejumlah problem terkait pembebasan lahan untuk pembangunan FR sepanjang 9,2 km dari Waru sampai Buduran, terungkap dalam rapat bersama yang digelar Kantor Pertanahan Sidoarjo dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) di Pendopo Sidoarjo, Senin (15/7) lalu.

Kepala DPUBMSDA Sunarti Setyaningsih, peta bidang yang sudah dibuat Kantor Pertanahan Sidoarjo belum diumumkan, kemudian masalah lain karena pemilik lahan yang tidak sepakat dengan nilai appraisal belum dikonsinyasi. Selain itu, pembangunan fisik belum bisa dilakukan karena sesuai pertimbangan BPK ada lahan hibah TNI AL belum tuntas.

Sementara Kasi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Sidoarjo, Ferri Saragih, peta bidang sudah dibuat, tapi belum disampaikan karena harus dibenahi lantaran belum memuat detil informasi. Disampaikan pula beberapa persoalan, seperti sejumlah lahan yang peta bidangnya belum diterbitkan lantaran belum tuntas prosesnya. Proses apraisal dan pembayaran ganti rugi juga demikian, masih banyak yang belum rampung.

[Selengkapnya …]