Evaluasi Kinerja APBD Jatim, Realisasi Anggaran Jadi Atensi

55

Di tengah berbagai inovasi yang digulirkan sejak memimpin Jatim per 13 Februari lalu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa masih mempunyai sejumlah PR krusial untuk dibenahi. Salah satunya adalah kinerja di internal pemprov.

Indikatornya adalah evaluasi kinerja pelaksanaan APBD 2018. Persentase anggaran yang tak terpakai saat itu cukup tinggi. Selain itu, serapan anggaran untuk kegiatan yang bersentuhan dengan kepentingan publik masih jauh di bawah penggunaan anggaran untuk pegawai.

Hal tersebut terungkap dari evaluasi awal laporan pertanggungjawaban APBD 2018 yang tengah dibahas DPRD Jatim. Sektor penyerapan anggaran memang menjadi salah satu atensi.

Dari total alokasi belanja daerah yang diproyeksikan Rp 33,2 triliun selama 2018, jumlah anggaran yang terserap Rp 30,7 triliun atau terdapat sisa anggaran Rp 2,5 triliun.

Yang juga menjadi atensi adalah sektor anggaran yang paling banyak tidak terserap. “Dari evaluasi kami, serapan belanja modal lebih rendah daripada belanja pegawai atau belanja barang,” kata anggota Banggar DPRD Jatim Irwan Setyawan.

Dia menyebutkan, dari hasil evaluasi di sektor belanja langsung, jumlah anggaran yang terserap mencapai 87 persen dari target. “Itu di bawah serapan untuk belanja tak langsung yang hampir mencapai 95 persen,” katanya.

Karena itu, kata Irwan, fraksinya, PKS, sudah melayangkan permintaan kepada pemprov untuk melakukan pemetaan serapan anggaran di setiap instansi. “Kami minta ada kategori. Misalnya, instansi dengan serapan 50 hingga 75 persen, 75-90 persen, serta 90 persen ke atas,” katanya.

Dia menyebutkan, hal tersebut perlu dilakukan untuk mengukur kinerja seluruh instansi di pemprov. “Sebab, ini menunjukkan bahwa tingkat serapan anggaran untuk kepentingan publik masih belum maksimal,” katanya.

Evaluasi di sektor serapan juga diungkapkan anggota Banggar DPRD Jatim Basuki Babussalam. Meski dari segi pelaporan layak mendapat apresiasi karena memperoleh status WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK, penggunaan APBD di Jatim masih lebih banyak dipakai untuk kepentingan yang tak langsung bersentuhan dengan publik.

[Selengkapnya …]