Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Akan Evaluasi Pencairan Dana BOS

124

Anggota Komisi E DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto berharap bisa segera duduk bersama melakukan pembahasan terkait hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan catatan atas laporan keuangan Pemprov Jatim. Terutama terkait monitoring pencairan bantuan operasional sekolah (BOS).

“Kami ingin ada evaluasi kenapa permasalahan BOS tidak bisa selesai secara tuntas. Seharusnya dengan banyaknya anggaran BOS, indeks pembangunan manusia (IPM) kita semakin mengecil,” katanya, Kamis (23/5) kemarin.

Politisi Partai Demokrat ini mengaku belum menerima secara utuh Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK. Namun, ia berjanji minggu depan akan menelaah secara komprehensif. “Tapi biasanya akan ditelaah oleh Badan Anggaran (Banggar) terlebih dulu,” jelasnya.

Agus mengaku belum bisa mengambil keputusan politik karena pihaknya belum mendengar secara langsung keterangan Kepala Dinas Pendidikan terkait hal tersebut. “Kendalanya apa atau kenapa tidak segera dikerjakan, kita belum tahu,” ujarnya.

Sementara, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan tentang dana BOS, masing-masing SMA/SMK harus memiliki account number. Soal account number ini, dirinya sudah meminta hal ini dikomunikasikan dengan Bank Jatim agar proses pengurusan rekening bisa dipercepat dan disederhanakan.

“Dengan account number ini bisa dimonitoring anggaran sudah sampai atau belum, sampainya berapa, kepada siapa atau ada anak yang kemudian mundur dari sekolah tapi dananya masih terus cair. Jadi bisa kita monitoring,” katanya.

Khofifah berjanji temuan-temuan ini akan dijadikan perhatian khusus sebagai dasar koreksi dan perbaikan di masa mendatang. Ia akan segera menindaklanjutinya sehingga ke depan pengelolaan keuangan dan aset di Jatim akan lebih baik. “Kami harap ke depan kami tidak sekedar meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tapi juga kualitas dari WTP ini mampu menjadi bagian dalam penyejahteraan masyarakat Jatim,” pungkasnya.

[Selengkapnya …]