Total Nilai Kerugian Rp 1,2 Miliar – Pemkab Mulai Tindak Lanjuti Audit BPK

299

Masalah-masalah seputar proyek infrastruktur semakin terbongkar. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut total ada 53 proyek yang bermasalah. Keuangan daerah terancam rugi Rp 1,2 miliar. Sebagian temuan mulai ditindaklanjuti.

Panitia khusus (pansus) pembahasan hasil audit khusus BPK bentukan DPRD Gresik mengundang seluruh dinas di pemkab yang bertanggung jawab atas proyek-proyek tersebut. Hasilnya, eksekutif memastikan bakal menindaklanjuti seluruh temuan BPK hingga Maret.

”Terutama pengembalian kerugian daerah karena temuan itu,” kata Ketua Pansus Khoirul Huda setelah pertemuan kemarin.

Apa saja proyek tersebut? Total ada 53 proyek. Sebanyak 31 di antaranya merupakan proyek jalan dan pengairan. Sisanya adalah proyek pembangunan gedung, sarana irigasi, dan sejumlah fasilitas publik lain. Masalahnya, hasil kerja kontraktor tidak sesuai dengan kontrak seperti dalam dokumen.

Caranya, volume pekerjaan dikurangi hingga menurunkan kualitas bahan. Misalnya, proyek pembangunan Jalan Bringkang–Lampah. Setelah dilakukan cek fisik, ditemukan sejumlah kekurangan. Lapisan fondasi kurang 94 meter kubik. Urukan pasir kurang 61 meter kubik dan urukan pilihan kurang 124 meter kubik. Jika diakumulasi, nilai kekurangan volume pekerjaan mencapai Rp 34,8 juta. Modus yang sama terjadi di sejumlah proyek jalan.

Temuan serupa muncul dari proyek pembuatan saluran drainase primer di Gulomantung. Volume pemasangan pelat beton dikurangi 4 meter kubik. Jika diakumulasi, kekurangan mencapai Rp 18 juta.

Modus lain adalah pengurangan kualitas bahan. Misalnya, pembangunan jalan dengan bahan paving. Seharusnya dibangun dengan menggunakan kualitas K-400, tapi diganti K-300. Kalau proyek terlambat, kontraktor tidak segera membayar denda.

Ketika bertemu pansus, pemkab mengklaim mulai menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Salah satunya adalah rekomendasi pengembalian kerugian daerah. Meski demikian, pansus tidak langsung percaya. ”Kami berencana menggelar uji petik untuk membuktikan temuan itu ditindaklanjuti atau belum,” paparnya.

Di sisi lain, pemkab memastikan seluruh rekomendasi tersebut mulai ditindaklanjuti. Sebagian besar diklaim sudah ditindaklanjuti. ”Semoga dua bulan setelah audit, seluruhnya bisa selesai,” ujar Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Gresik Ahmad Washil.

Dia menjelaskan, banyaknya proyek yang bermasalah rata-rata terjadi karena ulah kontraktor nakal. Di sisi lain, konsultan pengawas kurang mengawasi. ”Karena itu, hal tersebut menjadi bahan evaluasi kami ke depan,” ungkapnya.

[Selengkapnya …]