Rencana Strategis BPK 2016 – 2020

Rencana Strategis (Renstra) BPK 2016-2020 merupakan kelanjutan dari Renstra BPK 2011-2015, sehingga kondisi pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2015 menjadi salah satu pertimbangan penyusunan Renstra ini. Pertimbangan lain meliputi landasan pemikiran, perkembangan lingkungan strategis serta kondisi yang diharapkan dicapai lima tahun ke depan.

Renstra BPK 2016-2020 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di BPK. Oleh karena itu, keberhasilan dari Renstra ini ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di BPK untuk mengimplementasikannya dan mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta target-target pengukurannya.

Kondisi yang diharapkan dalam Renstra BPK 2016-2020 terkait dengan peningkatan peran BPK dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara. Peningkatan tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan serta peningkatan mutu kelembagaan BPK modern yang memanfaatkan sistem dan teknologi informasi.

rencana-strategis-2016-2020 strategic-plan

Rencana Strategis BPK 2016 – 2020

Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2016 – 2020

 

 

 

.

VISI

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat

MISI

  1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri
  2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional

TUJUAN STRATEGIS

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis, yaitu:

  1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara; dan
  2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis BPK tersebut serta dengan mempertimbangkan landasan berpikir yang telah dibangun, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyusun Sasaran Strategis (SS) yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELEMBAGAAN

Arah kebijakan adalah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai SS yang telah ditetapkan sehingga tujuan strategis tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk mendukung ketiga arah kebijakan BPK yang disebutkan secara spesifik dalam Renstra BPK 2016-2020 sebagai berikut:

Arah Kebijakan 1: Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan

  • Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan
  • Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Kerugian Negara

Arah Kebijakan 2: Peningkatan Keunggulan Operasional dalam Pemeriksaan dan Kelembagaan

  • Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Arah Kebijakan 3: Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

  • Strategi 3.1 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
  • Strategi 3.2 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
  • Strategi 3.3 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

NILAI-NILAI DASAR

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:

Integritas
Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan

Independensi
Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi

Profesionalisme
Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku

PERJANJIAN KINERJA