DPRD Kota Surabaya Disorot KPK Soal LHKPN

28

Ketua DPRD Surabaya Armuji akhirnya angkat bicara terkait keputusannya meminta pemkot menunda pencairan hibah jaring aspirasi masyarakat (jasmas). Politikus PDIP tersebut memberikan keyerangan setelah sejumlah anggota dewan mempertanyakan keputusan sepihaknya itu.

Pemkot mengabulkan keinginan Armuji untuk tidak mencairkan anggaran jasmas tahun ini. Keputusan tersebut diprotes anggota dewan dan masyarakat yang mengajukan proposal. Apalagi, sudah ada warga yang menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Mereka juga bolak-balik melengkapi proposal. Bahkan, ada yang mengajukan sejak 2015.

Armuji menjelaskan, pihak kejaksaan-lah yang menyarankan agar pencairan ditunda. Sebab, kasus jasmas 2016 masih diselidiki hingga kini. Dikhawatirkan muncul temuan serupa. Apalagi, sekarang memasuki masa kampanye. Tahun politik. “Saat di kejaksaan, kami diomongi tahan dulu,” katanya.

Sejumlah anggota dewan sudah diperiksa. Ratusan ketua RT juga dimintai keterangan atas kasus jasmas. Kasus itu diusut setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dalam pembuatan proposal jasmas. Isi ratusan proposal tersebut sama persis dan ditujukan ke satu kontraktor. Yang membedakan hanya nama pihak yang mengajukan proposal. Pengusutan kasus itu belum tuntas hingga kini.

Armuji juga menyinggung surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikirim ke dewan. Isinya mengingatkan anggota dewan agar segera mengumpulkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). “LHKPN durung ngisi kabeh. Wis gak usah protes-protes disik¬†(LHKPN belum mengisi semua. Sudah, tidak usah protes-protes dulu),” lanjutnya.

Gara-gara jasmas tidak cair, Armuji juga ditanya konstituennya. Dia pun meminta konstituennya bersabar. Dia khawatir warga ikut terjerumus jika anggaran dipaksakan cair.

Armuji justru merasa rugi paling banyak jika jasmas tidak cair. Pasalnya, jatah jasmas untuk pimpinan lebih banyak daripada anggota. “Wong podo gak caire lho. Kok sik diprotes¬†(Khan sama-sama tidak cair. Kok masih diprotes),” ucapnya.

Politikus yang maju sebagai caleg DPRD tingkat provinsi tersebut meminta warga pengaju jasmas bersabar. Seba, anggaran jasmas 2018 bakal dialihkan ke APBD 2019. Jasmas diperkirakan cair setelah pileg dan pilpres April 2019.

[Selengkapnya …]