Lima Kali Berturut-turut Raih Opini WTP, Bupati Jombang : Ini Harus Terus Dipertahankan

21

Kinerja menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2017 dinilai sangat baik dan memuaskan oleh Kementerian Keuangan RI. Melalui Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo, Kementerian Keuangan RI menyerahkan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah termasuk Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab atas prestasinya dalam menyajikan laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Prosesi penyerahan penghargaan tersebut digelar di Gedung Hayam Wuruk, Kantor Gubernur Jawa Timur, Jum’at (28/9) yang disaksikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur R. Wiwin Istanti dan H. Abdul Halim Iskandar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Jombang tercatat sudah kelima kalinya meraih WTP, Bupati Hj. Mundjidah Wahab mengaku bersyukur atas hasil kinerja laporan keuangan dari hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Jawa Timur yang dinilai sangat baik dan memuaskan tanpa ada catatan.

Bupati Hj. Mundjidah Wahab juga mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi atas kinerja seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dengan kerja kerasnya dan kehati-hatiannya dalam mengelola anggaran sehingga Sidoarjo dapat mempertahankan WTP lima kali.

“Keberhasilan atas capaian opini WTP ini adalah hasil dari kerja keras semua pihak, utamanya adalah para aparatur Pemkab Jombang dalam memberikan laporan keuangan yang baik dan akuntabel. Tanpa adanya kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif, tak mungkin penghargaan ini bisa kita raih,” ungkap Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab.

Oleh sebab itu, atas nama Pemkab Jombang, pihaknya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran pimpinan DPRD Jombang, Forpimda, serta jajaran SKPD di lingkup Pemkab Jombang yang telah mempersiapkan Laporan Anggaran 2017 dengan tepat dan sesuai jadwal.

Meski telah berhasil meraih Opini WTP, Bupati Jombang terus menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk tidak menganggap enteng pengelolaan keuangan, meskipun nilainya sangat kecil. Hal itu dilakukan agar seluruh pengelola keuangan bekerja secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

[Selengkapnya …]