Kabupaten Sampang Hanya Bisa Sandang Predikat WDP

70

Silih berganti pucuk pimpinan kepala daerah di Kabupaten Sampang hingga 2017 masih menyandang status Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Hal itu dibeberkan saat paripurna pengesahan Raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2017 kemarin.

“Sebenarnya target WTP itu sudah dulu sejak pemerintahannya pak Noer Tjahja. Bahkan saat dipimpin Alfalah pun juga menargetkan status WTP, tapi belum bisa alias masih WDP,” tutur Ketua Pansus I LHP BPK RI 2017, DPRD Sampang, Rahmad Hidayat.

Ditambahkan Ketua Pansus II, Agus Husnul Yakin mengatakan ada tiga rekomendasi yang diberikan kepada eksekutif berdasarkan pembahasan hasil LHP BPK RI yang diterimanya tentang penggunaan ABPD 2017 lalu, yakni inventarisasi aset, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memahami persoalan-persoalan yang kerap terjadi di jajaran Kepala Bidang (kabid) serta kepada Inspektorat untuk melakukan koordinasi lintas sektoral OPD.

“Tiga rekomendasi itu sangat berpengaruh terhadap perolehan status WTP, dan yang sangat menentukan adalah komitmen mulai dari atasan hingga ke bawahannya, termasuk pembina kepegawaian hingga ke bagian staf, itu harus berkomitmen,” imbuhnya.

Namun, dari ketiga problematika yang ada, Agus menyampaikan persoalan inventarisasi aset yang menjadi persoalan paling menonjol, dikarenakan ada beberapa dokumen yang sebelumnya hilang namun kemudian baru ditemukan.

“Mudah-mudahan itu awal menuju perbaikan, karena ketemuanya dokumen penting terkait aset itu akhir 2017 lalu,” ucapnya.

Menanggapi dua laporan tersebut, Pj Bupati Sampang, Jonathan Judianto mengatakan, kedua laporan yang disampaikan oleh legislatif kepada eksekutif sudah dapat diterima.

“Untuk laporan pertanggungjawaban APBD TA 2017 akan segera dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Jatim agar di evaluasi untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda),” tuturnya.

Sedangkan mengenai laporan LHP BPK RI, menurut sangat baik untuk dijadikan masukan-masukan untuk memperbaiki kinerja eksekutif. Bahkan evaluasi mengenai kurangnya koordinasi antar OPD diakuinya sudah diperbaiki. Tidak hanya itu, pihaknya mengaku nyaris mendapatkan status WTP pada 2017 lalu.

“Tahun kemarin nyaris mendapatkan WTP, tinggal sedikit lagi, insyaAllah 2018 sudah WTP dan kami yakin. Karena yang banyak persoalan itu tentang kerugian negara (aset), maaf saya lupa detailnya,” pungkasnya. [sar/ted]

Sumber: beritajatim.com