Akhirnya Kabupaten Bangkalan Raih Opini WTP

192

Sidoarjo, 6 Juni 2018 – BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menuntaskan amanat konstitusi dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Melalui penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyelesaikan rangkaian proses pemeriksaan atas LKPD TA 2017 pada seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur.

Dalam acara penyerahan LHP yang bertempat di Ruang Kepala Perwakilan, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Ketua DPRD Bangkalan Imron Rosyadi dan Pj Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh menerima secara langsung LHP BPK atas LKPD Kabupaten Bangkalan TA 2017. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan atas LKPD TA 2017. Tahun sebelumnya, Kabupaten Bangkalan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kepala Subauditorat Jawa Timur I Abdul Choliq yang hadir pada acara penyerahan LHP menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan atas kenaikan opini dari WDP menjadi WTP. Meski memberikan opini WTP, BPK masih menemukan beberapa permasalahan atas pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan, khususnya terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Bangkalan diharapkan dapat melakukan upaya-upaya terbaik untuk menindaklanjuti permasalahan yang dicantumkan dalam LHP.

Sebelum LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2017 diserahkan, BPK telah meminta tanggapan pada setiap Pemerintah Kabupaten Bangkalan atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi atau action plan yang akan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bangkalan. BPK berharap LKPD yang telah diperiksa oleh BPK (LKPD audited), dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama terkait dengan penganggaran. Dengan demikian, hasil pemeriksaan BPK benar-benar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam membantu terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.