Bondowoso Dapat Opini WTP Keenam Kali

61

Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP ini merupakan kali keenam diterima oleh Kabupaten berjuluk Republik Kopi tersebut.

Kepada Bhirawa, Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni mengatakan keberhasilan ini merupakan komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso untuk terus berbenah dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Saya selalu menekankan kepada jajaran saya bahwa tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah itu amanah. Maka harus kita jaga betul akuntabilitasnya,” kata Amin kemarin.

Bupati Bondowoso dua periode itu juga mengapresiasi tekad dan kerja keras seluruh OPD untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, “Saya tahu tidak mudah, karena standar BPK itu sangat tinggi. Tapi alhamdulillah kami bisa,” ujarnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso, H. Tohari S.Ag, sangat mengapresiasi Kekompakan jajaran Pemerintah kabupaten Bondowoso, karena telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berturut-turut sebanyak 6 kali, dalam tata kelola keuangan, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Menurut Tohari, capaian WTP keenam kalinya itu, tidak lepas dari kekompakan dan kesungguhan Bupati H Amin Said Husni, dalam mengelola keuangan daerah, mulai perencanaan, merealisasikan, sampai pada pengadministrasian.

“Saya juga sangat mengapresiasi kekompakan dan kerjasama yang luar biasa yang dibangun oleh bupati Bondowoso, Amin Said Husni bersama para Pimpinan OPD,” katanya.

Apresiasi khusus ini, karena kata dia, tidak semua pemerintah daerah baik itu kota maupun kabupaten bisa memperoleh opini WTP dalam pengelaan keuangan.

“Tidak semua daerah lho mampu meraih opini WTP, apalagi sampai enam kali berturut-turut,” tegasnya.

Sekali lagi dia menegaskan, bahwa semua capaian perolehan WTP ini, tidak lepas dari kekompakan para penyelenggara di tingkat kabupaten Bondowoso, seperti OPD di bawah koordinasi terhadap bupati dan sekretaris daerah sebagai ketua tim anggarannya.

“Saya berharap, capaian ini bisa terus dilanjutkan, karena ini menjadi salah satu ukuran pemerintah pusat, untuk mempercayakan pengelolaan keuangan terhadap kabupaten,” imbuhnya.

Selain itu, kata dia, hal ini juga menjadi inspirasi bagi penyelenggara pemerintahan di Bondowoso selanjutnya.

[Selengkapnya …]