April, Proyek Fisik Pemkot Mojokerto Senilai Miliaran Rupiah Belum Dilelang

183

Hingga memasuki Bulan April ini, ternyata lelang proyek fisik yang nilainya menyentuh puluhan miliar ternyata masih belum ada yang dilelang. Padahal sejak awal tahun lalu, Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus selalu memerintahkan kepada seluruh OPD untuk segera melakukan lelang dini.

Dari data di website Pemkot Mojokerto, tampaknya Pemkot Mojokerto memang harus belajar banyak tentang proses lelang, karena hingga masuk bulan keempat baru satu pengadaan yang dilelang secara online, itupun hanya pengadaan ATK.

Data di website lelang milik Pemkot www.lpse.mojokertokota.go.id hanya ada lelang satu proyek, padahal di periode yang sama, Pemkab Mojokerto sudah menggelar lelang sebanyak 89 proyek.

Agoes Heri Santoso, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengakui hanya sedikit dokumen lelang yang masuk ke ULP, dan keterlambatan ini sangat tergantung pada OPD masing-masing.

”Saat ini belum banyak yang masuk, hanya ada tiga dari PKP. Padahal kami sudah sering menyampaikan ke OPD,” ungkapnya.

Agus juga mengaku tak bisa berbuat banyak, karena ULP hanya bertugas untuk menjual permintaan dari OPD, tapi kalau dari OPD-nya tidak mengajukan secara otomatis tidak ada yang bisa diproses.

”Kalau ada pengajuan lelang ya akan diproses hingga memunculkan pemenang,” tambahnya.

Sementara itu, lambannya lelang proyek di Kota Mojokerto bukan baru kali ini saja, tahun lalu juga sempat terlambat dan diwarnai boikot panitia lelang. Lambannya lelang ini juga berdampak adanya beberapa proyek di Kota Mojokerto yang tertunda bahkan terpaksa dibatalkan.

Kalangan DPRD Kota Mojokerto menyayangkan kinerja eksekutif terutama bidang lelang proyek fisik. Yang memprihatinkan, menurut anggota lembaga wakil rakyat yakni ini prihatin adalah masyarakat tidak bisa memanfaatkan hasil pembangunan yang sudah dianggarkan dalam APBD.

”Ini sudah masuk Bulan April, tapi kok belum ada lelang proyek fisik. Padahal khan sudah menganggarkan,” lontar Deny Novianto, anggota DPRD Kota Mojokerto asal Partai Demokrat.

Menurut Deny, seharusnya Pemkot Mojokerto melakukan perencanaan dan schedule yang matang tekait realisasi proyek itu. ”Manajemen lelang harus matang, disusun dengan waktu yang terukur,” pungkas anggota DPRD dua periode ini.

[Selengkapnya …]