400 Bendahara dan Kepala SD-SMP se-Kabupaten Malang Dikumpulkan Inspektorat

133

Banyaknya kasus penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah daerah menuntut Pemkab Malang ekstra hati-hati.

Pasalnya, kebocoran penggunaan dana BOS di sejumlah daerah juga sudah menjadi atensi khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Pemkab Malang.

Salah satu bentuk kehati-hatian yang dilakukan tersebut seperti dilakukan Inspektorat Kabupaten Malang, Senin (19/2/2018).

Sebanyak 400 bendahara dan kepada SD dan SMP se-Kabupaten Malang dikumpulkan di Hotel Kartika Malang.

Mereka dipanggil untuk diajarkan bagaimana proses pelaporan dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini dilakukan lantaran keberadaan dana BOS di sekolah sangat penting dalam membantu kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Namun, dalam pelaksanaannya sering menjadi persoalan hukum.

“Tujuannya agar laporan pemanfaatan dana BOS di sekolah sesuai dengan aturan dan proses pertanggungjawabannya berjalan baik,” kata Tridiyah, Inspektur Pemkab Malang kepada MalangTIMES, Senin (19/2/2018).

“Kalau proses pelaporannya berjalan baik maka hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) juga akan beres,” imbuhnya.

Tridiyah menerangkan pengelolaan dana BOS ini tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Malang dalam upaya mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Jadi kami melaksanakan acara mulai Senin hingga Jumat mendatang dengan menghadirkan setiap harinya sekitar 400 orang kepala SD dan SMP se Kabupaten Malang,” jelas perempuan berhijab ini.

Sejumlah kasus penyalahgunaan dana BOS di Indonesia yang sudah masuk pada proses penyidikan kejaksaan antara lain dana BOS 2012 -2014 di SMKN 1 Jiwan Madiun dengan total dugaan kerugian sebesar Rp 515 juta.

Kasus yang sama juga terjadi di Kabupaten Lamongan untuk tahun anggaran 2012 -2016. Dana BOS yang diduga diselewengkan total mencapai Rp 1 miliar.

Dugaan penyelewengan dana BOS di Kabupaten Lamongan diduga dilakukan oleh salah satu pejabat di Dinas Pendidikan setempat.

Selain di dua daerah tersebut, sejumlah daerah di luar Jawa Timur juga banyak yang mengalami kasus yang sama.

Sumber: jatimtimes.com