Opini Wajar Tanpa Pengecualian Jadi Standar

25

Penilaian laporan keuangan lembaga pemerintah dengan predikat wajar tanpa pengecualian bukanlah prestasi kerja. Predikat ini merupakan kewajiban yang seharusnya dicapai pengguna anggaran negara. Pencapaian opini ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kepercayaan rakyat dalam menggunakan dana.

Penegasan Presiden Joko Widodo ini disampaikan pada acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya, Selasa (5/11), di Istana Bogor, Jawa Barat. Menurut Presiden, salah satu cara untuk menjaga kepercayaan publik adalah mempertanggungjawabkan keuangan negara sesuai aturan. Hadir di acara ini pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Presiden menilai opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diraih pemerintah pusat pada 2016 merupakan hasil kerja keras semua pihak. ”Kerja keras itu seharusnya tidak berhenti begitu saja, harus terus menerus kita lakukan. Sebab WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan memang kewajiban kita dalam menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” kata Presiden di hadapan menteri dan pimpinan lembaga negara kemarin.

Meraih opini WTP tidak boleh membuat pengguna anggaran berpuas diri. Presiden ingin menjadikan opini WTP itu sebagai standar pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara.

Menurut Presiden, hal prinsip yang harus diingat oleh pengguna anggaran negara adalah harus dapat memastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat yang dikorupsi. Langkah ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu sampai hilir.

Berkelindan dengan itu, Presiden sedang menyiapkan aturan tentang perencanaan elektronik, penyusunan anggaran elektronik, hingga lelang elektronik. Aturan yang akan dibuat dalam bentuk perpres ini, katanya, akan menjadi pijakan bagi pengguna keuangan negara. Dengan cara ini, Presiden berharap para pengguna anggaran tak perlu ragu lagi bekerja.

”Kalau sistem ini berjalan, saya meyakini ini menjadi lebih transparan mudah dipertanggungjawabkan, tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN,” kata Presiden.

Mendukung tekad Presiden, BPK menginginkan adanya kerja sama dengan pimpinan lembaga pemerintah. Dengan kerja sama itu, diharapkan bisa diciptakan sistem penggunaan keuangan negara secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuk kerja sama yang diharapkan adalah menjamin sistem pengawasan berjalan baik.

”Sebaik apa pun sistem yang ada, tak akan dapat berjalan apabila terjadi kolusi, atau intervensi dari pihak yang menjalankan sistem yang ada,” kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara.

BPK mengharapkan seluruh pimpinan lembaga dan pengguna anggaran dapat bersama-sama menegakkan kode etik dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut Moermahadi, sistem yang berjalan baik akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan yang transparan.

[Selengkapnya …]