Upacara HUT BPK RI ke 65 di Perwakilan Jawa Timur

137

upacara-1701121Sidoarjo – Selasa, 17 Januari 2012.  Puncak acara Hari Ulang Tahun BPK ke 65 dirayakan dengan pelaksanaan upacara peringatan HUT BPK RI ke 65 yang dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Januari 2012 dengan tema “Membangun Komitmen dan Kebersamaan Keluarga Besar BPK, Guna Meningkatkan Kinerja BPK”.. Upacara ini diikuti oleh seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang dimulai p]ukul 07.30 ini dipimpin oleh Plh. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Astar Lambaga sebagai inspektur upacara dan seluruh pejabat struktural sebagai petugas upacara. Pada upacara ini, inspektur upacara membacakan Pidato Ketua BPK RI pada Acara Ulang Tahun Ke 65 BPK RI.

Dalam pidatonya, Ketua BPK RI Drs. Hadi Purnomo, Ak mengingatkan kembali tugas BPK sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan tugas tersebut dalam kerangka untuk menjaga agar pengelolaan keuangan negara ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, pendirian BPK bertujuan untuk mendorong pencapaian tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam aspek pengelolaan keuangan negara, penyajian laporan keuangan secara  wajar merupakan satu hal yang penting. Namun demikian, hal itu tidak cukup karena entitas juga harus bisa mencapai suatu kondisi dimana program yang direncanakan dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Selain itu, program-program yang dilaksanakan juga harus tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di sinilah arti penting pemeriksaan kinerja oleh BPK.

Oleh karena itu, sesuai dengan Rencana Strategis BPK Tahun 2011-2015, secara bertahap BPK telah membuat kebijakan untuk meningkatkan fokus pemeriksaannya pada pemeriksaan kinerja. Pada tahun 2011, BPK antara lain melakukan pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji; kinerja pelayanan kesehatan; kinerja pendidikan; kinerja rumah sakit; dan lain-lain. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang ada.

Sejak dua tahun terakhir, BPK terus menyempurnakan berbagai perangkat yang diperlukan dalam Program Reformasi Birokrasi di BPK. Untuk mengetahui secara objektif sejauh mana kemajuan kita dalam melaksanakan program reformasi birokrasi, BPK telah dinilai oleh Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional. Hasil penilaian yang mencakup 8 area perubahan reformasi birokrasi menunjukkan bahwa BPK memperoleh nilai 85,67 dari skor maksimal 100. Dengan demikian, proses Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan BPK termasuk dalam kategori baik.

Ketua BPK RI meminta kepada seluruh jajaran pelaksana BPK untuk memahami reformasi birokrasi secara utuh. Reformasi birokrasi hakikatnya merupakan perubahan pola pikir dan budaya kerja di BPK.  Reformasi birokrasi jangan hanya dimaknai sebagai “tambahan remunerasi”. Semoga kondisi tersebut tidak terjadi di BPK. Ketua BPK RI mengingatkan meskipun berdasar hasil penilaian, BPK memperoleh predikat baik, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus ditingkatkan untuk mencapai kondisi Reformasi Birokrasi yang ideal.

Atas pencapaian kinerja Reformasi Birokrasi BPK yang memperoleh predikat baik  tersebut, Pimpinan dan para Anggota BPK mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai BPK. Selanjutnya, kami tetap mohon dukungan dan doa dari para pelaksana BPK agar dapat segera memperoleh kenaikan remunerasi mengingat sampai dengan saat ini masih terdapat sejumlah proses yang harus dilalui.